Mengkritisi Pertumbuhan Ekonomi Paska-Krisis

oleh Siswa Rizali
dipublikasikan di Koran Tempo, Senin, 10 Maret 2003

Perkembangan beberapa indikator ekonomi makro belakangan ini menunjukkan suatu perbaikan yang sangat berarti. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) stabil disekitar 13 persen, lebih rendah dari suku bunga tahun 2001 dan 2002 yang berkisar 15-16 persen. Inflasi, meskipun masih tinggi, dapat dikendalikan di 10 persen. Nilai tukar menguat dari sekitar Rp 11.000 per dollar pada akhir tahun 2001 menjadi sekitar Rp 8.800 pada saat ini. Defisit anggaran pemerintah diharapkan akan terus menurun, khususnya karena pemerintah terus mengurangi subsidi. Pemerintah juga menyatakan bahwa rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan menjadi 72 persen di akhir tahun 2002, dibandingkan 95 persen pada tahun 1999.

Semua perkembangan bagus diatas akhirnya disempurnakan oleh pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) pada pertengahan Februari bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2002 adalah 3,66 persen. Angka ini jauh diatas angka perkiraan banyak pengamat, yaitu sekitar 3 persen atau kurang.

Namun, semua optimisme yang ada sebaiknya jangan sampai membuat kita lalai. Ada beberapa alasan mengapa kita masih harus khawatir dengan perkembangan ekonomi yang terjadi.

Pertama, pertumbuhan ekonomi paska-krisis yang berkisar 3-4 persen masih jauh dibawah pertumbuhan pra-krisis yang mencapai 7 persen. Pertumbuhan yang rendah ini tidak cukup untuk menciptakan lapangan kerja bagi pengangguran dan tenaga kerja baru yang ada.

Kedua, pertumbuhan sekitar 3-4 persen juga tidak cukup untuk mengimbangi beban cicilan utang pemerintah yang sangat besar. Paling tidak, ekonomi harus tumbuh diatas 5 persen untuk menjamin pengurangan utang dalam jangka panjang.

Ketiga, sumber pertumbuhan utama paska-krisis adalah pengeluaran konsumsi. Karena pengeluaran konsumsi tidak akan meningkatkan akumulasi barang modal, sehingga tidak meningkatkan kapasitas produksi, maka pertumbuhan yang tercipta tidak akan bertahan dalam jangka panjang.

Bahkan pertumbuhan pra-krisis di era 1990-an yang terutama dihela oleh akumulasi barang bodal, terefleksi di pengeluaran investasi yang sangat besar, terbukti tidak bertahan dalam jangka panjang. Tapi kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang lebih parah: investasi rendah dan konsumsi tinggi. Sejalan dengan menurunnya pengeluaran investasi dan depresiasi barang modal, kapasitas produksi akan menurun. Anehnya, konsumsi terus meningkat. Hal ini hanya mungkin terjadi bila masyarakat menggunakan tabungan untuk membiayai pengeluarannya.

Banyak pengamat yang berpendapat bahwa tingginya permintaan barang tahan lama (durable goods) mencerminkan kenaikan daya beli masyarakat. Namun penulis berpendapat bahwa tingginya permintaan terhadap barang tahan lama, seperti kendaraan bermotor, barang elektronik, dan furnitur, di tahun 2001-2002 hanya lah sebagai pengganti barang yang telah rusak atau usang.

Dari sisi konsumsi pemerintah, perkembangannya juga tidak dapat diharapkan. Pengeluaran pemerintah dibebani pembayaran utang dan proporsi pengeluaran pemerintah dalam PDB kecil, sekitar 8 persen. Ini menjelaskan mengapa stimulus pengeluaran pemerintah sangat terbatas menfaatnya bagi peningkatan kegiatan ekonomi nasional.

Keempat, tidak bergairahnya komponen perdagangan internasional dari ekonomi nasional. Pertumbuhan ekspor paska-krisis jauh dibawah pertumbuhan ekspor pra-krisis yang rata-rata diatas 10 persen. Selain faktor lesunya pasar internasional, sepertinya Indonesia gagal memanfaatkan depresiasi nilai tukar rupiah untuk mendorong pertumbuhan ekspor non-migas. Buktinya, pertumbuhan ekspor non-migas paska-krisis hanya terjadi secara luar biasa pada tahun 2000, mencapai 23 persen. Ditahun 1999 dan 2001 pertumbuhan ekspor non-migas negatif, sedangkan tahun 2002 hanya tumbuh kurang dari 3 persen.

Rendahnya pertumbuhan ekspor berdampak negatif pada kemampuan Indonesia memenuhi kewajiban utang luar negri. Rasio cicilan utang luar negri terhadap ekspor (debt service ratio, DSR) dalam periode 1999-2002 terus meningkat, dari sekitar 40 persen menjadi 45 persen. DSR yang tinggi ini jauh diatas standar aman dari Bank Dunia, yaitu 25 persen.

Pertumbuhan impor juga mengalami perlambatan, hanya 1 persen pada tahun 2002. Jika impor menurun pada masa ekonomi tumbuh dengan cepat, bisa disimpulkan bahwa barang produksi lokal telah berhasil menggantikan barang impor. Tetapi, bila impor melambat pada saat pertumbuhan ekonomi rendah dan banyak investor keluar dari Indonesia, ini indikasi menurunnya permintaan akibat menurunnya kegiatan ekonomi. Hubungan antara rendahnya impor dengan menurunnya aktifitas ekonomi diperlihatkan oleh penurunan impor barang modal yang besar (sekitar –7,6 persen) dan lemahnya permintaan impor bahan baku (naik hanya 1,5 persen).

Penurunan impor barang modal dan rendahnya permintaan bahan baku berhubungan erat dengan proses de-industrialisasi dalam periode 2000-2002 seperti yang dijelaskan oleh Ari Kuncoro, peneliti senior dari LPEM-FEUI. Proses de-industrialisasi di perkirakan terus berlanjut di tahun 2003, sejalan dengan menurunnya persetujuan investasi baru dan minimnya realisasi investasi.

Lebih parah lagi, satu-satunya komponen impor yang tumbuh sangat tinggi adalah impor barang konsumsi, mecapai 13 persen ditahun 2002. Tingginya pertumbuhan impor ini mengindikasikan proses substitusi konsumsi dari produk lokal dengan produk impor.

Semua kondisi yang tidak menyenangkan dibalik pertumbuhan ekonomi yang ada hanya melihat aspek kuantitatif. Bila kita melihat lebih luas aspek pertumbuhan ekonomi, yaitu kualitas-nya, maka kita menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang rendah itu juga disertai eksploitasi sumberdaya alam yang sangat berlebihan, kerusakan alam, dan penurunan kualitas lingkungan hidup (khususnya bagi kelompok penduduk miskin).

Semua aspek negatif pertumbuhan ekonomi paska-krisis ini bukan saja menyebabkan pertumbuhan yang rendah, tapi juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat bertahan dalam jangka panjang.

Solusi utama untuk masalah diatas sangat lah klise: pemerintah harus dengan serius membasmi korupsi.

Berbagai studi empiris yang dilakukan Shang Jin Wei, ekonom dari Harvard University, menunjukkan hubungan negatif antara korupsi dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi (misalnya lihat “The Cost of Crony Capitalism”).

Sebagai gambaran betapa besarnya potensi investasi yang hilang akibat korupsi diantaranya “if the Philippines, for example, could reduce its corruption level to those of Singapore, it would increase its total investment to GDP ratio by almost 7 percentage points”. Terkait dengan investasi langsung luar negri (foreign direct investment, FDI), Wei menyatakan “if India could reduce its corruption level to that of Singapore, the net effect on attracting FDI would be the same as reducing its tax rate by 22 percentage points”.

Dampak negatif korupsi pada investasi akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari yang seharusnya, sebagaimana digambarkan oleh Wei “if Bangladesh were able to reduce its corruption to Singapore level, its average annual per capita GDP growth rate over 1960-1985 would have been higher by 1,8 percentage points”.

Jadi, bila Indonesia serius memerangi korupsi, maka Indonesia dapat menghapuskan insentif ‘tax holiday’ bagi investor dan menaikkan upah buruh tanpa perlu khawatir akan menurunkan daya saing ekonomi nasional. Perang terhadap korupsi juga meningkatkan pengadaan infrastruktur dan barang publik kepada masyarakat dengan subsidi yang minimal. Tegasnya, tanpa korupsi, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih berkualitas.

Selain memberantas korupsi, pemerintah juga harus mengalokasi lebih banyak dana untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM). Selain untuk pendidikan formal, dana dialokasikan untuk melatih tenaga kerja dan pengangguran. Pemerintah secara langsung atau bekerjasama dengan perusahaan swasta menyediakan balai latihan kerja bagi masyarakat.

Selama ini pemerintah terlalu mengandalkan upah buruh yang sangat murah untuk menarik investor. Tapi sekarang kita menghadapi persaingan yang sangat ketat dari negara-negara Vietnam, Cina, dan India, yang dapat menyediakan tenaga kerja murah dan lebih terampil. Ini menjelaskan mengapa sebagian investor pindah dari Indonesia ke tiga negara tersebut.

Namun masih ada pertanyaan mengapa investor pindah ke negara yang upah buruhnya lebih mahal seperti Malaysia dan Thailand? Jawabannya: meskipun upah tenaga kerja Malaysia dan Thailand lebih tinggi, namun ketrampilan dan produktivitas mereka juga lebih baik.

Jadi untuk mencegah larinya investor dari Indonesia, selain membasmi korupsi yang menyebabkan iklim usaha tidak kondusif, pemerintah harus punya program yang jelas untuk memperbaiki SDM bangsa ini. Khususnya SDM buruh yang selama ini menjadi salah satu pilar utama ekonomi nasional.